Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur Papua Bagian Barat (dulu Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini.
Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat, namun
sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap
memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia.
Sejarah Papua tidak bisa dilepaskan dari masa lalu Indonesia. Papua adalah sebuah pulau
yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari
wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan
belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland.
Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu
yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian,
serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian
lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea
(Papua Nugini), yaitu bekas koloni Inggris.
Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki
kekerabatan etnis, tapi kemudian dipisahkan oleh sebuah garis
perbatasan.
Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan
jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Lebih dari 71% wilayah
Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis
yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan
pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh
salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan
141 garis Bujur Timur yang memotong pulau Papua dari utara ke selatan.
Seperti juga sebagian besar pulau-pulau di Pasifik Selatan lainnya, penduduk Papua berasal dari daratan Asia
yang bermigrasi dengan menggunakan kapal laut. Migrasi itu dimulai
sejak 30.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, dan mengakibatkan mereka
berada di luar peradaban Indonesia yang modern, karena mereka tidak
mungkin untuk melakukan pelayaran ke pulau-pulau lainnya yang lebih
jauh.
Para penjelajah Eropa yang pertama kali datang ke Papua, menyebut penduduk setempat sebagai orang Melanesia. Asal kata Melanesia berasal dari kata Yunani, ‘Mela’ yang artinya ‘hitam’, karena kulit mereka berwarna gelap. Kemudian bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan juga bangsa Portugis yang berinteraksi secara dekat dengan penduduk Papua, menyebut mereka sebagai orang Papua.
Papua sendiri menggambarkan sejarah masa lalu Indonesia, karena
tercatat bahwa selama abad ke-18 Masehi, para penguasa dari kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan, mengirimkan persembahan kepada kerajaan Tiongkok. Di dalam persembahan itu terdapat beberapa ekor burung Cenderawasih,
yang dipercaya sebagai burung dari taman surga yang merupakan hewan
asli dari Papua, yang pada waktu itu dikenal sebagai ‘Janggi’.
Dalam catatan yang tertulis di dalam kitab Nagarakretagama, Papua juga termasuk kedalam wilayah kerajaan Majapahit
(1293-1520). Selain tertulis dalam kitab yang merupakan himpunan
sejarah yang dibuat oleh pemerintahan Kerajaan Majapahit tersebut,
masuknya Papua kedalam wilayah kekuasaan Majapahit juga tercantum di
dalam kitab Prapanca yang disusun pada tahun 1365.
Walaupun terdapat kontroversi seputar catatan sejarah tersebut, hal
itu menegaskan bahwa Papua adalah sebagai bagian yang tidak terlepas
dari jaringan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang berada di bawah
kontrol kekuasaan kerajaan Majapahit.
Selama berabad-abad dalam paruh pertama milenium kedua, telah
terjalin hubungan yang intensif antara Papua dengan pulau-pulau lainnya
di Indonesia, yang hubungan tersebut bukan hanya sekadar kontak
perdagangan yang bersifat sporadis antara penduduk Papua dengan
orang-orang yang berasal dari pulau-pulau terdekat.
Selama kurun waktu tersebut, orang-orang dari pulau terdekat yang
kemudian datang dan menjadi bagian dari Indonesia yang modern,
menyatukan berbagai keragaman yang terserak di dalam kawasan Papua. Hal
ini tentunya membutuhkan interaksi yang cukup intens dan waktu yang
tidak sebentar agar para penduduk di Papua bisa belajar bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar, apalagi mengingat keanekaragaman bahasa yang
mereka miliki. Pada tahun 1963, dari sekitar 700.000 populasi penduduk
yang ada, 500.000 di antara mereka berbicara dalam 200 macam bahasa yang
berbeda dan tidak dipahami antara satu dengan yang lainnya.
Beragamnya bahasa di antara sedikitnya populasi penduduk tersebut
diakibatkan oleh terbentuknya kelompok-kelompok yang diisolasi oleh
perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya selama berabad-abad
karena kepadatan hutan dan juga jurang yang curam yang sulit untuk
dilalui yang memisahkan mereka. Oleh karena itu, sekarang ini ada 234
bahasa pengantar di Papua, dua dari bahasa kedua tanpa pembicara asli.
Banyak dari bahasa ini hanya digunakan oleh 50 penutur atau kurang.
Beberapa golongan kecil sudah punah, seperti Tandia, yang hanya
digunakan oleh dua pembicara dan Mapia yang hanya digunakan oleh satu
pembicara.
Sekarang ini bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia,
yang menjadi bahasa pengantar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan
merupakan bahasa di dalam melakukan berbagai transaksi. Bahasa Indonesia
sendiri berasal dari bahasa melayu, versi pasar.
Sejarah
Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Ia merupakan
pulau terbesar kedua setelah Pulau Greendland di Denmark. Luasnya capai
890.000 Km² (ini jika digabung dengan Papua New Guinea). Besarnya
diperkirakan hampir lima kali luas pulau Jawa.
Pada sekitar tahun 200 M , ahli Geography bernama Claudius Ptolemaeus
(Ptolamy) menyebut pulau Papua dengan nama Labadios. Sampai saat ini
tak ada yang tahu, kenapa pulau Papua diberi nama Labadios.
Sekitar akhir tahun 500 M, oleh bangsa China diberi nama Tungki. Hal
ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian
seorang pengarang Tiangkok, Ghau Yu Kuan yang menggambarkan bahwa asal
rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang
digunakan oleh para pedagang China saat itu untuk Papua.
Selanjutnya, pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama
Papua dengan menggunakan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 yang
dikarang Pujangga Mpu Prapanca “Tugki” atau “Janggi” sesungguhnya adalah
salah eja diperoleh dari pihak ketiga yaitu Pedagang Cina Chun Tjok
Kwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat
di Tidore dan Papua.
Di awal tahun 700 M, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke
Papua, juga termasuk pedangan dari India. Tujuan mereka untuk mencari
rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedangang asal
China. Para pedagang ini sebut nama Papua dengan Dwi Panta dan juga
Samudranta, yang artinya Ujung Samudra dan Ujung Lautan.
Pada akhir tahun 1300, Kerajaan Majapahit menggunakan dua nama, yakni
Wanin dan Sram. Nama Wanin, tentu tidak lain dari semenanjung Onin di
daerah Fak-Fak dan Sram, ialah pulau Seram di Maluku. Ada kemungkinan,
budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onin
dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram dari Maluku, sehingga dua
nama ini disebut.
Sekitar tahun 1646, Kerajaan Tidore memberi nama untuk pulau ini dan
penduduknya sebagai Papa-Ua, yang sudah berubah dalam sebutan menjadi
Papua. Dalam bahasa Tidore artinya tidak bergabung atau tidak bersatu
(not integrated). Dalam bahasa melayu berarti berambut keriting.
Memiliki pengertian lain, bahwa di pulau ini tidak terdapat seorang raja
yang memerintah.
Ada juga yang memakai nama Papua sebagai bentuk ejekan terhadap warga
setempat—penduduk primitif, tertinggal, bodoh— yang merupakan slogan
yang tidak mempunyai arti apapun dengan nama Papua.
Respon penduduk terhadap nama Papua cukup baik. Alasannya, sebab nama
tersebut benar mencerminkan identitas diri mereka sebagai manusia
hitam, keriting, yang sangat berbeda dengan penduduk Melayu juga
kerajaan Tidore. Tapi, tentu mereka tak terima dengan ejekan yang selalu
dilontarkan warga pendatang.
Pada tahun 1511 Antonio d’Arbau, pelaut asal Portugis menyebut
wilayah Papua dengan nama “Os Papuas” atau juga llha de Papo. Don Jorge
de Menetes, pelaut asal Spanyol juga sempat mampir di Papua beberapa
tahun kemudian (1526-1527), ia tetap menggunakan nama Papua. Ia sendiri
mengetahui nama Papua dalam catatan harian Antonio Figafetta, juru tulis
pelayaran Magelhaens yang mengelilingi dunia menyebut dengan nama
Papua. Nama Papua ini diketahui Figafetta saat ia singgah di pulau
Tidore.
Berikutnya, pada tahun 1528, Alvaro de Savedra, seorang pimpinan
armada laut Spanyol beri nama pulau Papua Isla de Oro atau Island of
Gold yang artinya Pulau Emas. Ia juga merupakan satu-satunya pelaut yang
berhasil menancapkan jangkar kapalnya di pantai utara kepulauan Papua.
Dengan penyebutan Isla Del Oro membuat tidak sedikit pula para pelaut
Eropa yang datang berbondong-bondong untuk mencari emas yang terdapat di
pulau emas tersebut.
Pada tahun 1545, pelaut asal spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi
nama Nueva Guinee. Dalam bahasa Inggris disebut New Guinea. Ia awalnya
menyusuri pantai utara pulau ini dan karena melihat ciri-ciri manusianya
yang berkulit hitam dan berambut keriting sama seperti manusia yang ia
lihat di belahan bumi Afrika bernama Guinea, maka diberi nama pulau ini
Nueva Guinee/Pulau Guinea Baru.
Nama Papua dan Nueva Guinea dipertahankan hampir dua abad lamanya,
baru kemudian muncul nama Nieuw Guinea dari Belanda, dan kedua nama
tersebut terkenal secara luas diseluruh dunia, terutama pada abad ke-19.
Penduduk nusantara mengenal dengan nama Papua dan sementara nama Nieuw
Guinea mulai terkenal sejak abad ke-16 setelah nama tersebut tampak pada
peta dunia sehingga dipakai oleh dunia luar, terutama di negara-negara
Eropa.
Pada tahun 1956, Belanda kembali mengubah nama Papua dari Nieuw
Guinea menjadi Nederlands Nieuw Guinea. Perubahan nama tersebut lebih
bersifat politis karena Belanda tak ingin kehilangan pulau Papua dari
Indonesia pada zaman itu.
Pada tahun 1940-an oleh Residen JP Van Eechoud pernah membentuk
sekolah Bestuur. Disana ia menganjurkan dan memerintahkan Admoprasojo
selaku Direktur Sekolah Bestuur tersebut untuk membentuk dewan
suku-suku. Di dalam kegiatan dewan ini salah satunya adalah mengkaji
sejarah dan budaya Papua, termasuk mengganti nama pulau Papua dengan
sebuah nama yang mencerminkan budaya Papua, dan nama tersebut harus
digali dari bumi Papua.
Tindak lanjutnya, berlangsung pertemuan di Tobati, Jayapura. Di dalam
turut dibicarakan ide penggantian nama tersebut, juga dibentuk dalam
sebuah panitia yang nantinya akan bertugas untuk menelusuri sebuah nama
yang berasal dari daerah Papua dan dapat diterima oleh seluruh suku yang
ada.
Frans Kaisepo selaku ketua Panitia kemudian mengambil sebuah nama
dari sebuah mitos Manseren Koreri, sebuah legenda yang termahsyur dan
dikenal luas oleh masyarakat luas Biak, yaitu Irian.
Dalam bahasa Biak Numfor “Iri” artinya tanah, "an" artinya panas.
Dengan demikian nama Irian artinya tanah panas. Pada perkembangan
selanjutnya, setelah diselidiki ternyata terdapat beberapa pengertian
yang sama di tempat seperti Serui dan Merauke. Dalam bahasa Serui, "Iri"
artinya tanah, "an" artinya bangsa, jadi Irian artinya Tanah bangsa,
sementara dalam bahasa Merauke, "Iri" artinya ditempatkan atau diangkat
tinggi, "an" artinya bangsa, jadi Irian adalah bangsa yang diangkat
tinggi.
Secara resmi, pada tanggal 16 Juli 1946, Frans Kaisepo yang mewakili
Nieuw Guinea dalam konferensi di Malino-Ujung Pandang, melalui pidatonya
yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional, mengganti nama
Papua dan Nieuw Guinea dengan nama Irian.
Nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans
Kaisepo pernah mengatakan “Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali
mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN
artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. (Buku PEPERA 1969
terbitan tahun 1972, hal. 107-108).
Selanjutnya, Pada 1 Desember 1961, Komite Nasional Papua, disebut
Nieuw Guinea Raad oleh Belanda, sebuah lembaga yang disponsori kerajaan
Belanda, menyatakan masyarakat Papua siap mendirikan sebuah negara
berdaulat, dan mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang
Kejora. Mereka menetapkan nama Papua sebagai Papua Barat.
Sedangkan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA),
sebuah badan khusus yang dibentuk PBB untuk menyiapkan act free choice
di Papua pada tahun 1969 menggunakan dua nama untuk Papua, West New
Guinea/West Irian.
Beritkunya, nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak
1 Mei 1963 saat wilayah ini "dianeksasi" dari Kerajaan Belanda ke dalam
pangkuan Negara republik Indonesia. Pada tahun 1967, kontrak kerja sama
PT Freeport Mc Morran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan. Dalam
kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi
Papua belum resmi jadi bagian Indonesia.
Setelah Papua menjadi bagian dari Negara Indonesia melalui PEPERA
1969 yang dianggap penuh rekayasa oleh sebagian besar rakyat Papua,
perjuangan untuk tetap memisahkan diri dari Negara Indonesia untuk
menjadi Negara merdeka dan berdaulat terus suarakan.
Pada tanggal 1 Juli 1971, Seth Jafet Rumkorem, pimpinan Pemerintah
Revolusioner sementara Republik West Papua di Markas Victoria
menggunakan nama West Papua untuk Papua. Kehadiran organisasi ini tak
begitu lama karena berhasil di tumpas oleh pemerintah Indonesia melalui
beberapa operasi militer.
Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan Nomor 5
tahun 1973 nama Irian barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto
menjadi nama Irian Jaya. Penggantian nama tersebut dilakukan bersamaan
dengan peresmian eksplorasi PT Freeport Indonesia yang pusat
eksploitasinya dinamakan Tembagapura.
Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama
Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan
sebagian masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan
Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi
hari tanggal 1 Januari 2000, dia memaklumkaan bahwa nama Irian Jaya saat
itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kerajaan
Tidore pada tahun 1800-an.
Asal usul nama
Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang
panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa-bangsa asing
dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam
memaknai nama Papua.
Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea).
Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun
2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan
Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah
Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.
Nama Papua Barat (West Papua) masih sering digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), suatu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.
Di Negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi
yaitu sebesar 77.60 pada tahun 2010. Sedangkan Provinsi Papua dari tahun
2004-2010 memiliki IPM yang paling kecil di antara provinsi-provinsi
yang lain. Hal ini dapat diakibatkan bahwa kurangnya peranan pemerintah
untuk meningkatkan pembangunan masyarakat terhadap ketiga dibidang
yaitu: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan pada Provinsi Papua. Akan
tetapi, sumber daya alam yang terdapat pada Provinsi Papua sangat besar.
Jadi Provinsi Papua seharusnya mampu bersaing untuk meningkatkan IPM
dengan provinsi-provinsi yang lainnya.
Apresiasi peningkatan dan pemerataan pendidikan untuk masyarakat
Nusantara dilakukan di antaranya melalui program Afirmasi Pendidikan
Menengah (Adem). Dalam program beasiswa ini Anak asli Papua
berkesempatan melanjutkan studinya untuk tahun ajaran 2015 ke jenjang
setingkat sekolah menengah atas di sejumlah daerah Tanah Pasundan, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung
akan mendorong program pendidikan bagi para siswa asal Papua dan
berencana akan meningkatkan jumlah siswa Papua yang akan bersekolah di
Bandung.
Program Adem bergulir sejak 2013. Memasuki tahun ketiga atau 2015 ini
sudah 1.304 anak Papua menimba ilmu ke tingkat SMA atau SMK di
Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Bali. Untuk
program ADEM 2015 tercatat 505 anak Papua menempuh pendidikan SMA dan
SMK di enam provinsi tersebut.
Pendidikan di Kabupaten Mimika memiliki keunikan tersendiri. Mayoritas dari anak aslinya diberikan alokasi dana bantuan pendidikan dari PT Freeport Indonesia melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).
Sejak akhir 1999, LPMAK telah menyediakan beasiswa bagi 8.772
pelajar. Program ini awalnya diperuntukan hanya kepada 3.697 pelajar
dari SMA asli Papua sampai dengan program magister telah lulus. Namun
pada tahun 2011, LPMAK memberikan beasiswa aktif bagi pelajar SD sampai
dengan magister.
Tahun 2014 target produksi PTFI mengalami penurunan drastis karena
adanya aksi mogok pekerja dan penurunkan produksi tambangnya hingga 40
persen akibat karena adanya larangan pengiriman bahan baku tambang ke
luar negeri sebagai implementasi dari penerapan UU Nomor 4 tahun 2009
tentang Minerba. Akibatnya PTFI menurunkan dana kemitraan dari
sebelumnya yang rata-rata sekitar Rp 1 triliun menjadi sekitar Rp600
miliar.[8]
Pulau Papua memiliki luas sekitar 421.981 km2, pulau Papua berada di
ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang
bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa – bangsa
asing untuk menguasai pulau Papua.
Kabupaten Puncak Jaya
merupakan kota tertinggi di pulau Papua, sedangkan kota yang terendah
adalah kota Merauke. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, pulau
Papua memiliki kelembaban udara relative lebih tinggi berkisar antara
80-89% kondisi geografis yang bervariasi ini mempengaruhi kondisi
penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada tahun 1990 penduduk di pulau
Papua berjumlah 1.648.708 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,8 juta
jiwa pada tahun 2006.
Infrastruktur
Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia
dengan luas wilayahnya lebih tiga kali luas pulau Jawa, ditambah jumlah
penduduk yang masih sedikit dengan kekayaan alam begitu kaya dan belum
digali seperti hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan
pertambangan.
Hal ini disebabkan karena belum adanya jaringan jalan yang memadai
yang dapat menghubungkan wilayah - wilayah sentra produksi untuk itu
Dinas Pekerjaan umum berupaya melakukan pembangunan infrastruktur jalan
yang baik. seperti Pembangunan jalan Jayapura - Wamena yang merupakan
status jalan Provinsi sebagai kegiatan investasi yang besar bagi
Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya yang dibangun dengan
tujuan :
- Sebagai Sarana untuk mengintegrasikan Pengembangan Potensi daerah dan Perubahan Struktur masyarakat.
- Membentuk suatu sistem Jaringan Jalan Nasional, Provinsi , Kabupaten dan Kota guna mendukung sistem produksi dan distribusi.
- Membentuk manfaat secara lansung kepada masyarakat dalam hal kemudahan kegiatan Sosial, ekonomi, arus barang dan jasa, kesempatan kerja dan ketrampilan masyarakat.
Penduduk asli di Papua
Pribumi Papua dari Lembah Baliem
Peta menunjukkan kota-kota penting di Papua Barat dan Papua
Jika dilihat dari karakteristik budaya, mata pencaharian dan pola
kehidupannya, penduduk asli Papua itu dapat dibagi dalam dua kelompok
besar, yaitu Papua pegunungan atau pedalaman, dataran tinggi dan Papua
dataran rendah dan pesisir. Pola kepercayaan agama tradisional
masyarakat Papua menyatu dan menyerap ke segala aspek kehidupan, mereka
memiliki suatu pandangan dunia yang integral yang erat kaitannya satu
sama lain antar dunia yang material dan spiritual, yang sekuler dan
sacral dan keduannya berfungsi bersama-sama.
Kelompok suku asli di Papua terdiri dari 25 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Suku-suku tersebut antara lain:
|
Senjata tradisional
Pisau belati Papua
Salah satu senjata tradisional di Papua adalah Pisau Belati. Senjata ini terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulunya menghiasi hulu Belati
tersebut. senjata utama penduduk asli Papua lainnya adalah Busur dan
Panah. Busur tersebut dari bambu atau kayu, sedangkan tali Busur terbuat
dari rotan. Anak panahnya terbuat dari bambu, kayu atau tulang
kangguru. Busur dan panah dipakai untuk berburu atau berperang.
Makanan khas Papua
Papeda
Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit.[10] Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar.[10] Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol dan cukup bernutrisi.[11]
Di berbagai wilayah pesisir dan dataran rendah di Papua, sagu merupakan bahan dasar dalam berbagai makanan.[12]
Sagu bakar, sagu lempeng, dan sagu bola, menjadi sajian yang paling
banyak dikenal di berbagai pelosok Papua, khususnya dalam tradisi
kuliner masyarakat adat di Kabupaten Mappi, Asmat, hingga Mimika.[12] Papeda merupakan salah satu sajian khas sagu yang jarang ditemukan.[12] Antropolog
sekaligus Ketua Lembaga Riset Papua, Johszua Robert Mansoben,
menyatakan bahwa papeda dikenal lebih luas dalam tradisi masyarakat adat
Sentani dan Abrab di Danau Sentani dan Arso, serta Manokwari.[12]
Pada umumnya, papeda dikonsumsi bersama dengan ikan tongkol.[13] Namun, papeda dapat juga dikombinasikan dengan ikan gabus, kakap merah, bubara, hingga ikan kue.[13] Selain kuah kuning dan ikan, bubur papeda juga dapat dinikmati dengan sayur ganemo yang diolah dari daun melinjo muda yang ditumis dengan bunga pepaya muda dan cabai merah.[13]
Taman Nasional Lorentz
Taman Nasional Lorentz adalah sebuah taman nasional yang terletak di provinsi Papua, Indonesia. Dengan luas wilayah sebesar 2,4 juta Ha; Lorentz merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara.
Taman ini masih belum dipetakan, dijelajahi dan banyak terdapat tanaman asli, hewan dan budaya. Pada 1999 taman nasional ini diterima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.
Wilayahnya juga terdapat persediaan mineral, dan operasi pertambangan
berskala besar juga aktif di sekitar taman nasional ini. Ada juga Proyek Konservasi Taman Nasional Lorentz
yang terdiri dari sebuah inisiatif masyarakat untuk konservasi komunal
dan ekologi warisan yang berada di sekitar Taman Nasional Loretz ini.
Dari tahun 2003 hingga kini, WWF-Indonesia
Region Sahul Papua sedang melakukan pemetaan wilayah adat dalam kawasan
Taman Nasional Lorentz. Tahun 2003- 2006, WWF telah melakukan pemetaan
di Wilayah Taman Nasional Lorentz yang berada di Distrik (Kecamatan)
Kurima Kabupaten Yahukimo, dan Tahun 2006-2007 ini pemetaan dilakukan di
Distrik Sawaerma Kabupaten Asmat.
Nama Taman Nasional ini diambil dari seorang Penjelajah asal Belanda, Hendrikus Albertus Lorentz,yang melewati daerah tersebut pada tahun 1909 yang merupakan ekspedisinya yang ke-10 di Taman Nasional ini.
Taman Nasional Wasur
Taman Nasional Wasur
Taman Nasional Wasur merupakan bagian dari lahan basah terbesar di Papua dan sedikit terganggu oleh aktivitas manusia.[14] Biodiversitasnya membuat taman ini dijuluki sebagai "Serengeti Papua".[14] Sekitar 70% dari luas wilayah ini terdiri dari sabana,
sementara vegetasi lainnya merupakan hutan rawa-rawa, hutan monsoon,
hutan pantai, hutan bambu, padang rumput dan hutan sagu. Tamana yang
dominan meliputi spesies mangrove, Terminalia dan Melaleuca.[14]
Taman Nasional Wasur ini terletak di Kabupaten Merauke.
Kawasan Perbatasan di Papua
Sebelum mengalami pemekaran kabupaten, kawasan perbatasan di Papua
terletak di 4 (empat) kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke. Setelah adanya pemekaran
wilayah kabupaten, maka kawasan perbatasan di Papua terletak di 5 (lima)
wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke, serta
23 (dua puluh tiga) wilayah kecamatan (distrik). Dari kelima kabupaten
tersebut, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang dan Boven Digoel
merupakan kabupaten baru hasil pemekaran.
Garis perbatasan darat antara Indonesia dan PNG di Papua memanjang
sekitar 760 kilometer dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara
sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Garis batas ini ditetapkan
melalui perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Inggris pada pada
tanggal 16 Mei 1895.
Jumlah pilar batas di kawasan perbatasan Papua hingga saat ini masih
sangat terbatas, yaitu hanya 52 buah. Jumlah pilar batas ini tentu
sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang sering
dijadikan tempat persembunyian dan penyeberangan secara gelap oleh
kelompok separatis kedua negara. Kondisi ini diperburuk lagi oleh
ketidaktahuan masyarakat di sekitar perbatasan terhadap garis batas yang
memisahkan kedua negara, bahkan di antara penduduk tersebut banyak yang
belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti kartu tanda
penduduk atau tanda pengenal lainnya.
Pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan Papua terdapat di
Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke.
Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura masih belum dimanfaatkan
secara optimal sebagaimana pintu perbatasan di Sanggau dan Nunukan,
karena fasilitas CIQS-nya belum lengkap tersedia. Kegiatan pelintas
batas di pintu perbatasan di Marauke relatif lebih terbatas dibanding
dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat
kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan
tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru
terjadi dipintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat
kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos
keamanan resmi.
Kawasan perbatasan Papua memiliki sumberdaya alam yang sangat besar
berupa hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung dan taman
nasional yang ada di sepanjang perbatasan. Kondisi hutan yang terbentang
di sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya masih belum
tersentuh atau dieksploitasi kecuali di beberapa lokasi yang telah
dikembangkan sebagai hutan konversi. Selain sumberdaya hutan, kawasan
ini juga memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar dari
sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula
kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum
dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang
bernilai ekonomi cukup tinggi.
Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di Papua bergunung dan
berbukit yang sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau
kendaraan roda empat. Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk
mencapai kawasan perbatasan adalah pesawat terbang perintis dan pesawat
helikopter yang sewaktu-waktu digunakan oleh pejabat dan aparat
pemerintah pusat dan daerah untuk mengunjungi kawasan tersebut.
Sebagaimana di daerah lainnya kondisi masyarakat di sepanjang kawasan
perbatasan Papua sebagian besar masih miskin, tingkat kesejahteraan
rendah, tertinggal serta kurang mendapat perhatian dari aparat
pemerintah daerah maupun pusat. Kondisi masyarakat Papua di sepanjang
perbatasan yang miskin, tertinggal dan terisolir ini tidak jauh berbeda
dan relatif setara dengan masyarakat di PNG. Melalui bantuan sosial yang
banyak dilakukan oleh para misionaris yang beroperasi dalam rangka
pelayanan kerohanian menggunakan pesawat milik gereja, banyak masyarakat
yang tertolong dan dibantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.
Fasilitas perhubungan milik misionaris ini bahkan dimanfaatkan oleh para
pejabat daerah dalam melakukan kunjungan kerjanya di kawasan
perbatasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar